Bangsa yang kuat adalah bangsa yang rakyatnya terdidik
- Rony Agung Rahmanto

Yogyakarta, yang telah cukup lama di-sekaligus ter-tasbihkan sebagai kota pendidikan, memperkuat ciri dirinya dengan menghadirkan sebuah sarana bermain sekaligus menambah pengetahuan. Tempat tersebut dinamakan Taman Pintar. Lokasi Taman Pintar ada di bekas Shopping Center (pusat jual-beli buku dengan harga miring), jadi menurut saya dari sebuah taman pintar menuju the taman pintar (pakai the karena lebih modern dan memang bentuknya “lebih taman”).

Saya tidak sedang ingin menceritakan detil mengenai taman tersebut. Tulisan ini saya buat untuk memperlihatkan taman pintar melalui sisi pengunjungnya, anak-anak dari kelas bawah. Maaf jika saya menggunakan terminologi kelas dan kemudian diikuti dengan kata bawah, saya sekedar ingin mempermudah identifikasi kelompok yang saya tunjuk bagi pembaca, dan terminologi kelas bawah sudahlah sangat jamak dan dimahfumi. Jadi, maaf.

Rumah Pengetahuan Amartya
Tersebutlah sebuah pondok rakyat, sebuah rumah yang disetting sebagai rumah tempat bertemunya pengetahuan. Tempat ini menampung kehausan-kehausan pengetahuan anak-anak. Sebuah rumah yang dikontrak oleh seorang aktivis HAM, seorang yang sudah tidak asing lagi bagi banyak khalayak, Eko Prasetyo sang penulis “orang miskin dilarang sekolah”.

[ detail ]

Sebuah Refleksi untuk Hari ke Tujuh.

Jikalau kita mengenal kata demokrasi, maka yang paling pertama di ingat biasanya adalah kata-kata “dari-oleh-untuk rakyat”. Demokrasi ini pada akhirnya berkembang pula menjadi berbagai macam ragam yang membingungkan, sehingga satu kali di negeri ini muncul pula satu istilah Demokrasi Terpimpin. Tentang apa itu binatang demokrasi terpimpin? Kita tidak akan membahasnya. Yang jelas, segala pernik macam demokrasi di negeri ini, selalu saja melibatkan satu bagian kecil bangsa yang bernama Militer.

Nampaknya, militer baik itu Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara, memiliki pengertian tersendiri mengenai demokrasi ini. Contoh kasus terakhir adalah Insiden Mei 2007 di Pasuruan. Terlepas benar-salah dan segala macamnya, terlepas kambing siapa yang di cat hitam tubuhnya, jelas ada satu hal yang termaknai dari peristiwa tersebut:

Peluru adalah Wujud Demokrasi
Dari Rakyat, Untuk (membunuh) Rakyat, Oleh (anak durhaka dari rahim) Rakyat.

[ detail ]

“Apakabar?” adalah sebuah kalimat standar bagi siapa saja yang jarang bertemu. Atau sering ketemu tapi hanya sebatas “sliringan” alias ketemu sekilas, begitu ada kesempatan tentunya kita akan menanyakan kabarnya. Itu kalau kita memang peduli, kalau nggak peduli, ngapain ketemu? *lah ngomong apa sih*

Baiklah, saya menulis ini sebenarnya hanya ingin berkabar saja. Tentang suksesi di Yogyakarta. Sedang ada pesta besar di sini, yaitu menghadapi suksesi gubernur dan suksesi rektor UGM.

Kangmas (biar dikira saya berdarah biru gitu) Sultan Hamengkubuwono X, sudah menyatakan bahwa beliau tidak mau lagi menjabat sebagai gubernur. Pernyataan ini tentu saja memicu banyak tanggapan. Antara lain:

• Dari Para Lurah/kepala desa:
  Mereka menyatakan bahwa masyarakat Yogyakarta masih ingin mempunyai gubernur seorang sultan. Kecintaan rakyat Yogyakarta atas Sultan-nya, tidak mengering. Kurang lebih demikian yang disampaikan.
• Dari Pejabat Keraton (Gusti Tirun dan Jaya):
  Itu hak Sultan. Kalau memang beliau sudah berkeputusan, maka sabda pandhita ratu harus dipatuhi, bukan hanya oleh para kawula tetapi bahkan oleh sang raja sendiri. Kedua orang ini bahkan mengatakan bahwa gubernur tidak harus dari lingkungan kraton. Saya kok sepakat dengan mereka ya, biar sosok sultan tetap bersih dari kotoran-naif bernama politik praktis kekuasaan.
• Dari Roy Suryo:
  Itu hanya kiasan saja, pertanda. Kalau sultan saja yang paling pantas memimpin Yogya bilang tidak mau dipilih, apalagi yang lain yang jauh lebih tidak berhak, sebaiknya tidak usah mengajukan diri jadi gubernur.

Nah, kurang lebih itu pendapat yang beredar. Pendapat terakhir dari KRMT (yang sekarang sudah jadi KRT karena bukan “mas” lagi) adalah pendapat yang saya rasa paling tidak masuk akal.

Bukan karena saya pro-proletar, ataupun karena saya anti-feodal, ataupun yang lain lagi, tetapi saya hanya tidak membayangkan kalau sampai ada kekosongan kekuasaan. Emangnya Yogyakarta mau menjadi propinsi tanpa Gubernur? Gubernur tidak harus Sultan, bahkan tidak harus dari lingkungan Keraton. Hal itu sudah ditegaskan oleh beliau kangmas (asyik, kayaknya makin akrab saja saya) Sultan sendiri. Saya baik sebagai kawula Yogya maupun sebagai bagian dari masyarakat modern bernama propinsi DIY, menyatakan mendukung penuh hal ini.

Sudah saatnya kedewasaan berpolitik di wilayah ini untuk beranjak ke sana. Memberi kesempatan bagi siapa saja, siapa tahu bisa muncul sosok alim dan dekat dengan rakyat sekaliber Ahmad Dineejad. Bukan begitu? [ detail ]

Bukan, bukan.. ini bukan tulisan keagamaan. Juga bukan upaya menghakimi sesuatu. Lebih ke pertanyaan murni. Tulisan ini diawali oleh kesedihan saya ketika melihat spanduk dengan tulisan besar dan merah: “Komunisme/Marxisme Haram di Negeri Indonesia”.

Spanduk itu tidak ada penanggungjawab siapa yang menulis, minimal tidak terpampang di spanduknya. Dan sepertinya dipicu oleh munculnya partai baru beberapa hari lalu. Namun, pertanyaan saya bukanlah tentang siapa pemicu ataupun yang dituju oleh spanduk itu, tapi lebih ke isi-nya.

[ detail ]

Bagi teman-teman yang pernah mendengar kisah ini, silakan rehat. Istirahat sejenak. Bagi yang belum, mari bersama saya, menjelajahi dunia lama.

Kisah ini lahir ketika jaman hewan berbicara. Ketika bahasa belum menjadi dominasi manusia, dan ketika gugatan “akal” belum menjadi “tuhan” penentu gerak roda alam. Kisah ini muncul ketika nafsu hewan bersimaharaja, sebagaimana nafsu manusia jaman ini.

Terbelahlah waktu itu, antara kekuatan hewan udara dan hewan darat. Bagaimana dengan laut? Pada intinya adalah hewan yang menguasai udara dan hewan yang tidak menguasai udara. Jadi, hewan lautpun masuk dalam golongan partai hewan darat.

[ detail ]