Proyek penambangan pasir besi di Kulonprogo seperti tak terbendung. Petani seputar pantai yang menolaknyapun suaranya terpecah. Ada hal yang cukup membuat miris di sini yang nampaknya kurang menjadi perhatian warga Yogyakarta khususnya dan warga Indonesia pada umumnya. Yang saya maksud adalah mengenai konservasi alam.

Seperti dituturkan mas Eko Teguh di Harian Kompas hari ini, pasir besi di pantai Kulonprogo ditambang dengan metode diambil pasirnya lalu disaring untuk dipisahkan antara pasir biasa dengan pasir besi. Kandungan pasir besi di pantai Kulonprogo, menurut mas Eko Teguh, adalah 40% hingga 80% tiap bagian pasir pantai. Artinya setiap pasir yang diambil dari wilayah pantai Kulonprogo ini, hanya akan dikembalikan sebanyak maksimal 20% saja. 

Maka akan sampai tahun kapankah pantai di wilayah Kulonprogo akan tetap ada?

Ancaman terhadap Pantai.

Sejauh ini, secara alami, pantai sudah mengalami gerusan. Datang dan perginya ombak, yang akhir-akhir ini mengalami peningkatan seiring meningkatnya global warming, menghanyutkan sebagian pantai sehingga garis pantai terdesak ke arah daratan. Abrasi di wilayah Selatan Yogyakarta sudah disadari bersama sudah mencapai level parah. Potret wilayah pantai Drini di Gunung Kidul misalnya, tampak secara kasat mata dimana pondasi Tempat Pelelangan Ikan di sana sudah tergerus oleh ombak, padahal dulunya masih ada jarak antara lokasi ini dengan garis pantai. 

Demikian juga di wilayah Samas, Pandansimo, dan sepanjang pantai Selatan Bantul. Bekas-bekas bangunan yang ditinggalkan oleh pendiri/penghuninya semakin banyak dikarenakan garis pantai yang telah menempel ke batas lantai bangunan itu. Di daerah Kulon Progo, abrasi juga tampak nyata di Pantai Glagah Indah. Beton-beton pelindung pantai dari abrasi tampak telanjang menyusur sebagian sisi pantai.

Di sisi lain, dari para manusia yang menghuni utara Pantai, bahkan sangat mungkin dari hulu Merapi, datang ancaman lain bagi pantai. Sampah yang dibawa oleh sungai Progo misalnya, menjadi paket penghancur ekosistem di wilayah pantai. Pantai sendiri menjadi kotor dan tidak nyaman untuk dijadikan tempat wisata.

Kini, seiring pertambahan penduduk pula, dan perkembangan teknologi manusia, desakan untuk pantai bertambah. Tambang pasir besi menjanjikan pengerukan secara signifikan atas badan pantai. Kesakralan wilayah pantai selatan yang selama berpuluh tahun hidup, kini harus menyerah pada alat-alat berat. Pantai diperah untuk kemudian diangkut hasilnya ke ibu kota, ke kantong-kantong dan perut penguasa.

Alasan.

Tentu saja pemerintah memiliki alasan mengapa memilih melakukan tambang pasir besi di wilayah Kulon Progo ini. Salah satunya yang jelas adalah alasan ekonomi. Kalau ditilik dari APBD, maka pemasukkan DIY terutama wilayah Kulon Progo dari segi pariwisata masih sangat minim. Sementara sumber daya alam di wilayah ini juga tidak banyak.

Emas muda di sebagian kecil wilayah ini juga sudah menjadi rebutan para penambang liar, dengan hasil yang sejatinya tidak cukup setimpal dibandingkan dengan kerusakan alam yang diakibatkannya.

Atas nama ekonomi pula, petani di wilayah pantai selatan Kulon Progo diminta menyetujui proyek ini. Dengan bayangan perhitungan perekonomian makro, dimana setiap kepala dibandingkan dengan bayangan capaian uang yang akan dikumpulkan, pemerintah daerah –didukung pemerintah pusat– bersikukuh mendirikan pertambangan ini.

Hal yang kemudian dilupakan adalah akan sampai kapan pertambangan ini mampu menyokong APBD? 5 (lima) kali masa kepemimpinan? 10 (sepuluh) kali?

Siapa Korbannya

Jika kepala kita cukup dingin, jika hati kita cukup berbunyi, maka korban sesungguhnya adalah kita sendiri. Pantai hanyalah korban sekunder, dia hanya bisa pasrah. Dalam garis keniscayaan, pantai hanya menjalani fitrahnya sebagai bagian dari alam yang –dalam hukum manusia– harus melayani dan menyokong kehidupan manusia. 

Namun kalau pantai terkikis hingga tinggal 20% tersisa dari luas pantai sekarang, tidakkah kita juga akan kehilangan sumber kehidupan bagi ikan-ikan di wilayah pantai tersebut? Yang kemudian juga mematikan mata pencaharian nelayan?

Belum lagi dengan lahan-lahan pertanian yang nyatanya ada di sekitar garis pantai. Meski tidak berlimpah, namun hasilnya selama ini sudah menjadi tulang punggung bagi keluarga-keluarga di wilayah tersebut agar bisa berdiri tegak. Uang pengganti yang mereka terima, apakah akan bertahan hingga sekian generasi ke depan? 

Semestinya..

Saya terus terang tidak bisa mendebat para ahli ekonomi, ataupun mereka yang sudah menyandang gelar sarjana –jurusan apapun– yang merasa sudah cukup pintar membaca angka-angka sehingga merasa berhak menentukan nasib bergenerasi satu penduduk, terkait dengan perlu tidaknya pertambangan ini.

Saya hanya ingin menggaris bawahi apa yang disampaikan oleh mas Eko Teguh, perlu dipikirkan upaya reklamasi. Lihatlah negara kecil di utara Jawa, Singapura. Bukan main usaha mereka dalam memperluas garis pantai, bahkan sudah menjadi rahasia umum bahwa pasir yang digunakan adalah pasir dari wilayah Indonesia. Garis batas negara bertambah luas, kebutuhan atas lahan tercukupi, dan negara kita tidak bisa berbuat banyak. 

Kenapa kita justru memilih menyusutkan garis pantai, menghancurkan modal generasi ke depan, demi apa yang oleh para orang-orang –yang merasa– cerdas sebagai menuju kemakmuran? Kemakmuran dalam hitungan yang hanya berbilang puluhan tahun itu, begitu menyilaukan sehingga petani yang menolaknya, yang memperjuangkan tanahnya, dianggap pengganggu dan bodoh.

Semestinya lagi, kita belajar dari seorang nenek dari Saga, yang memilih berseirama dengan alam. Kemiskinan bukan kutukan, yang penting tetaplah menjadi orang miskin yang ceria.

vale — demi generasi mendatang

el rony — sedang persetan dengan gemerlap ucapan politisi, ekonom dan para sarjana yang bangga mengusung gelar namun tanpa sadar menginjak kubur anak cucunya sendiri.

Category: Politik, Neolib, Yogyakarta, Daily Life | Comment RSS 2.0 | trackback