Ichlasul Amal, Siapa yang Membeli Sampeyan?

Tulisan ini hadir sebagai reaksi atas ungkapan Bapak Ichlasul Amal, mantan rektor UGM, di surat kabar online Suara Merdeka. Pernyataan beliau dalam menanggapi Sidang Rakyat Yogya sungguh di luar perkiraan. Dalam berita tersebut Bapak Ichlasul Amal memilih kalimat yang menyakitkan, dengan menyebut bahwa Sidang Rakyat Yogyakarta sebagai aksi show of force, cara lama yang dipakai PKI.

Saya tiba-tiba merasa seakan sedang melihat sosok yang berbeda, sosok yang sama sekali lain dengan yang dulu sempat saya kenal. Bukankah beliau juga ikut dalam Pisowanan Ageng pada Mei 1998, ketika terjadi kekisruhan dan penculikan dimana-mana? Bukankah beliau juga ada di antara kami ketika berjalan dari UGM ke Alun-Alun Yogyakarta? Ataukah waktu itu adalah beliau yang lain? Beliau yang masih murni dan masih bisa mendengar suara rakyat, mungkin?

Dua Kesalahan Besar Ichlasul Amal

Terkait pernyataan beliau tersebut, saya menggarisbawahi dua hal yang seakan tidak digubris oleh beliau. Kesalahan pertama beliau adalah memandang rendah semangat guyub rukun dan bahu membahu masyarakat Yogya. Saya tidak percaya kalau beliau tidak tahu mengenai hal ini, dan saya sangat tidak percaya kalau beliau tidak pernah mendapat ajakan kerjabakti sekalipun dari kampung tempat beliau tinggal di Yogya.

Atau bisa jadi saya salah? Bisa jadi beliau memang tidak pernah bergaul dengan masyarakat sekitarnya? Sibuk dengan menara gading dan singgasana kegurubesarannya? Sungguh ironis seorang guru ilmu sosial tapi tidak bersosial. Kebetulan saya tinggal di kampung yang aktif membuat pertemuan sebulan sekali pak, belum lama ini kami bekerja bakti memperbaiki jalan yang rusak. Tidak ada uang yang bicara di sana, tidak ada kepentingan politik, sepenuhnya didasari oleh kebutuhan bersama. Tidakkah bapak melihat semangat ini di balik berbondong-bondongnya warga Yogyakarta di Sidang Rakyat kemarin? Atau memang tuduhan saya benar, sampeyan lebih nyaman bertahta di singgasana keilmuan sampeyan, dan beranggapan mempunyai kuasa sehingga rakyat yang sampeyan pandang seperti pion-pion itu bisa sampeyan baca satu per satu isi kepala dan hatinya?

[ detail ]

Polemik tentang hal ini sudah sebulan ini bergulir. Tentu guliran isu ini tidak akan sebesar dan semasif ini kalau tidak ada pemicu utamanya, dan alangkah kebetulan pemicunya justru pucuk pimpinan di negeri ini sendiri, SBY. Penggalan kalimat yang dirasa paling menyakitkan bagi rakyat Yogyakarta adalah “Tidak mungkin ada sistem monarki yang bertabrakan baik dengan konstitusi maupun nilai demokrasi”. Pernyataan ini menohok dalam ke hati warga Yogyakarta. Kelas menengah di wilayah ini, mereka yang berkesempatan mengenyam pendidikan tinggi, tentu saja tidak bisa menerima pernyataan tersebut karena sudah tercatat dalam sejarah dari awal hingga keberadaan negeri ini saat ini, Yogyakarta tak pernah lekang menjadi tempat yang aktif menjadi penggerak demokrasi. Kelas menengah yang selama ini bisa dibilang hidup di dunianya, sibuk dengan kehidupannya, kini turun ke gelanggang dengan opini dan aksinya.

Pak Beye sudah “meralat” pernyataannya itu dengan mengatakan bahwa tujuan dia adalah menegakkan demokrasi di wilayah ini, dan salah satu pilar yang harus ditegakkan adalah bentuk pemilihan langsung kepala daerah. Namun reaksi atas reaksi ini justru menimbulkan reaksi lebih baru lagi, kini pernyataan “Penetapan adalah harga mati” mulai mencuat. Aksi reaksi ini, patut dicatat, adalah bentuk ketidak arifan penguasa dalam menyikapi rakyatnya.

Namun, terlepas dari ketidakcakapan pemimpin kita, yang mana sebenarnya tidak bisa kita tuntut karena dalam kampanyenya dulu yang ditonjolkan adalah “ganteng”-nya, mari kita bertanya kembali, apakah memang perlu mempertahankan status keistimewaan Yogyakarta?

[ detail ]