Tulisan ini sebagai tanggapan dari tulisan saudara Momon di blognya.

Tulisan yang bagus kawan, sesuai dengan judulnya, tulisanmu sungguh manis. Siapa saja yang menyanggah atau “menyerang” tulisan seperti ini, hanya akan menuai badai, atau bahkan pembunuhan karakter atas dirinya. Dengan penuh kesadaran, penulis memilih untuk memberikan anti-thesis atas tulisan tersebut. Kesimpulan sepenuhnya di tangan pembaca, tentu saja.

Dalam tulisannya, Momon menyampaikan tentang pentingnya pemilu dan perannya sang voters (pemilih) dalam menentukan nasib sebuah negara. Contoh yang diambil tidak tanggung-tanggung, langsung Amerika — sebuah negara adidaya tempat orang menempatkan ka’bah kemodernan.

Namun penulis merasa ada ketergelinciran dalam tulisan Momon, kalau tidak boleh dibilang sesat pikir. Dalam tulisannya Momon dengan sepenuh hati melakukan pengandaian yang menurut hemat penulis terlalu membabi buta. Pengandaian bahwa iklim demokrasi dan kualitas demokrasi di negeri ini sama dengan di Amerika. Tentu saja point tulisan terakhir Momon adalah kuncinya, yaitu tentang budaya. Perubahan budaya hanya bisa dilakukan kalau masyarakatnya bergerak.

Nah, saya tidak mau ambil pusing dengan kemembabibutaan menyamakan (sebuah harapan optimistis menurut saya, dan tidak ada salahnya juga sebenarnya) demokrasi di negeri ini seperti di negara adidaya itu. Saya bertolak dari budaya yang ingin dibangun oleh tulisan tersebut.

Budaya Memilih

Dalam tulisan tersebut secara tersirat menyebutkan bahwa perubahan tidak akan terjadi jika kita tidak ikut andil dalam pemilihan, tidak ikut mencoblos. Apakah benar demikian?

PEMILU adalah sebuah pesta demokrasi, demikian selalu yang diajarkan semenjak penulis masih belajar di bangku SD. Dengan demikian, PEMILU adalah sebuah ajang di mana para penduduk negeri merayakan demokrasi, mengharubirukan alam kedemokrasian.

Salah satu kunci utama dari demokrasi adalah terpenuhinya hak-hak mendasar dari para penduduk sebuah negeri. Salah satu hak yang kemudian seakan menjadi miring dan layak dicibir adalah hak untuk tidak memilih. Dengan tidak memilih, berarti tidak andil dalam pembangunan negeri.

Inilah yang penulis sesalkan. Tulisan tersebut berimplikasi pada pemikiran seperti itu. Sekarang mari kita lihat, apakah benar bahwa jika tidak ikut memilih berarti tidak ikut andil dalam pembangunan?

Peran dan Posisi Strategis Voters

Peran voters yang justru sangat utama namun tidak pernah diperhatikan serius adalah pengesahan sebuah hasil pemilihan umum. Jumlah peserta pemilu menjadi indikasi sukses tidaknya atau absah tidaknya hasil pemilu.

Agak melompat topiknya, sekarang saya ingin mengajak Anda semua melihat siapa dan apa yang akan kita pilih nanti. Adakah dari para calon anggota legislatif ataupun calon presiden yang sekarang terdaftar yang sekiranya bisa membawa perubahan pada negeri ini?

Jika jawabannya iya, maka memilih bisa menjadi pilihan yang masuk akal. Jika jawabannya tidak, misalnya saja, maka tidak memilih adalah pilihan yang lebih masuk akal lagi. Ketidak hadiran di pemilu, jika jumlahnya sampai mengurangi jumlah quorum sahnya pemilu, maka pemilu bisa disebut gagal. Hasil pemilu tidak sah.

Efeknya jauh memang, kredibilitas bangsa (kedemokrasian bangsa yang diukur dengan statistik kesuksesan pemilu semata) yang paling sering didengungkan untuk dipertaruhkan. Namun kalau memang kita ingin memberi satu pelajaran yang berharga dalam tatacara berdemokrasi dan beriklim politik, maka harga ini pantas untuk dikeluarkan. Sebuah investasi yang sangat penting.

Baik, kembali ke memilih dan tidak memilih. Kita selalu dihadapkan dengan kata “daripada” atau “lebih baik” atau “masih mending” dan sejenisnya ketika sebenarnya tidak ada pilihan. Mengapa harus demikian? Ini gugatan saya. Jika tidak ada pilihan, maka pilihan yang terbaik dari yang terburuk tetap saja buruk, pelajaran ini yang sampai sekarang sama sekali tidak diambil.

Baiklah, panjang lebar yang semakin membuat kantuk saya tambah berat ini saya cukupkan dulu, mari kita bicara dengan alasan.

Memangnya ada alasan untuk tidak memilih?

Kalau saya bilang iya gimana? Misalnya saja, kita hitung deh itu poster kampanye. Poster saja cukup deh. Ukuran terkecil adalah A2 (4 x folio). Saya tidak hafal berapa harganya, tapi mari kita sebut saja dengan angka Rp. 100.000,- per lembar. Kita susur saja jalan raya Daendels, sebagai pengingat juga bahwa kita pernah dijajah oleh para penghisap darah, apakah ada jengkal yang terlepas dari poster? Nah, sekarang silakan hitung sendiri, berapa duit yang terhambur dalam “what so called pesta demokrasi” ini?

Apa kaitannya? Ya jelas ada. Jika untuk “mengenalkan” diri saja sampai harus keluar uang berjuta-juta bahkan bermilyar (oh iya, untuk memasang satu baliho melintang jalan itu hitungannya milyar mas, mbak), bukankah berarti orang itu tidak dikenal? Betapa menyedihkannya bukan? Dan uang itu, kenapa tidak dikumpulkan saja untuk mengatasi lumpur lapindo yang sampai sekarang tidak jelas juntrungnya –misalnya.

Pikiran sederhananya kemudian, usaha sampe “ngenthos” (istilah orang jogja untuk usaha yang luar biasa ngoyo eh apa ya bahasa Indonesianya) ini untuk apa? Berharap atas imbalan gaji selama lima tahun (satu periode)? Berapa sih gaji anggota DPR? DPRD? DPRD II? Belum lagi gaji itu musti dipotong juga untuk masuk partai. Lantas buat apa?

Apakah yang seperti itu layak untuk dipilih? Silakan renungkan lagi.

Lantas bagaimana dengan calon presiden? Silakan baca-baca lagi sejarah negeri ini yang berdarah-darah. Adakah calon presiden yang bersih dari cipratan darah anak negeri ini? Jika iya, mari kita bantu dengan memilihnya. Tapi tentu saja itu tidak cukup, kenyataan bahwa atas nama demokrasi, mereka yang berlumur darah bisa bicara mengatasnamakan rakyat dan hati nurani, wong cilik dan sejenisnya, itu patut untuk di-tampar, bukan begitu? Oh ya, bukan dengan disiram air panas kata mas Momon, tapi membiarkan mereka menjadi bagian dari pesta suci demokrasi? Apa itu bisa dibenarkan? Dengan tidak memilih, paling tidak kita menyampaikan pada negara, pada para cecunguk itu, pada dunia, bahwa proses pemilu ini tidak sah dan ada yang tidak beres pada para calon-calonnya.

Kalau mau melihat contoh, maka mari kita mencontoh kepada kaum tertindas di Amerika Latin. Bukan, saya bukan membicarakan Hugo Chavez, Anda akan teriak dia tentara, itu saya sudah tau. Saya bicara yang lain saja, Luigi misalnya, mantan pastur. Bergerak dari bawah, mengubah negara!

Jadi harus gimana dong?

Cerdaskan diri, bentuk aliansi-aliansi, rapatkan barisan, tentukan pemain yang benar-benar bersih dan cakap! Satukan langkah. Satukan irama. Lawan!

Vale, demi demokrasi

el rony, benar-benar mengantuk

Category: Politik, Pendidikan, Neolib, Culture | Comment RSS 2.0 | trackback