Menteri Luar Negeri Australia itu tentu sudah sangat paham dengan masyarakat Indonesia. Mungkin melebihi pemahaman para pejabat negeri ini. Komentar yang dikeluarkannya berkait dengan permohonan suaka politik atas sekitar 42 pemuda Papua ke negerinya.

Pemerintah Indonesia kebakaran jenggot, ke-42 pemuda itu dinyatakan bukan bagian dari segala macam kerusuhan di Papua ataupun di negeri ini, namun tetap saja mereka meminta suaka politik. Permohonan suaka politik ini jelas menunjukkan ada sesuatu yang tidak beres di negeri ini. Reputasi negeri ini sedang dipertaruhkan.

Saya sendiri merasa perlu menyampaikan salut kepada para pemuda itu, maaf kalau dilihat tidak nasionalis, karena saya memiliki alasan. Kasus Freeport yang mengakibatkan korban jiwa bagi warga Indonesia sendiri sampai sekarang masih belum menampakkan titik temu, sementara kerusakan alam di daerah Busang dan sekitarnya sudah melampaui batas. Bayangkan saja, satu wilayah yang dulunya gunung sekarang sudah berubah jadi lembah atau lebih tepatnya jurang yang dalam. Gunung itu diangkut kemana, dijual kemana, dan uangnya kemana, yang jelas warga Papua masih ada yang kelaparan, demikian juga dengan warga negara ini di kawasan lain.

Alasan yang lain adalah kehendak pemerintah ini untuk memasuki wilayah pasar bebas. Arus liberalisme yang dibuka melalui pintu minyak, dengan menjual mendekati harga pasar tanpa memikirkan efek daya beli masyarakat, membawa rentetan panjang perubahan strategi perekonomian di negeri ini. Jikalau dulu kita mengenal dengan model ekonomi gotong-royong, koperasi dan asas keadilan kerakyatan, maka kini semua itu sudah tidak ada. Harga beras yang membumbung sebagai upaya petani mengejar daya beli, dijawab pemerintah dengan kucuran impor beras dari luar. Jelas pemerintah sekarang telah menjual negeri ini ke kekuasaan liberalisme mutlak.

Tidak bisa dipungkiri bahwa Australia juga merupakan satu tokoh ekonomi liberal, namun permintaan suaka dari warga Papua itu memiliki arti politik yang lebih luas. Muncul pertanyaan besar mengapa warga Papua itu berbondong menginginkan suaka politik? Saya menepis segala teori tentang adu domba dan pemanfaatan. Lepas dari teori konspirasi seperti itu, ada satu konspirasi lain yang lebih nyata di depan mata. Keinginan pemerintah untuk memasuki kancah ekonomi liberal, tidak memberikan rasa aman dan nyaman bagi penduduk negeri ini, terutama ke-42 warga Papua tersebut.

Rasa aman adalah satu syarat utama bagi sekelompok warga untuk menyatakan diri sebagai bagian dari sebuah organ. Keberadaan negara, dengan sendirinya, sudah seharusnya menjawab atas hal ini karena pernyataan sebagai warga negara melalui pengurusan akta, ktp, dan segala tetek bengek surat menyurat adalah wujud fisik dari ikrar sosial tersebut. Jika sebuah negara sudah tidak memberikan jaminan, untuk apa bertahan?

Rasional

Sebagai warga negeri ini, yang telah tumbuh dan berkembang dengan dialiri darah dan keringat anak negeri, tentu saja saya menyayangkan sikap ke-42 warga tersebut. Sakit rasanya ketika saudara kita menyatakan berpisah dan bukan lagi sebagai anggota keluarga. Terlintas di pikiran, jika negeri ini aman tenteram damai sentausa, pemuda desa mendapat kerja, anak kecil bersekolah, tak ada eksploitasi alam yang keuntungannya lari ke luar negeri semua, tentu tak ada permintaan suaka.
Namun sepertinya sia-sia menenggelamkan diri pada dambaan platonis..ah.. lebih tepat utopia tersebut. Saya memilih untuk kembali ke isu yang mencuat di atas. Pernyataan Menteri Luar Negeri Australia itu jelas menunjukkan kenyataan lain. Bahwa selain kenyamanan dan keamanan yang bermasalah di negeri ini, ada lagi satu sikap yang mewabah. Sikap lupa.

Sikap lupa yang ada dari warga negeri ini bukanlah sikap yang tumbuh dari adat istiadat ataupun kebijakan para leluhur. Sikap lupa muncul sebagai akibat represi dan deraan yang bertubi dari kekuasaan ke wilayah ingatan para warga. Belum lagi selesai soal Tanjung Priok, muncul pula penculikan aktivis. Belum kelar masalah ini telah muncul lagi meninggalnya aktivis HAM. Juga kaburnya pembunuh wartawan Udin yang hingga kini belum terungkap. Wiji Thukul hanya bisa ditelusuri melalui puisi-puisi lugasnya, sementara Marsinah hanya selesai menjadi satu pengingat bahwa pernah ada peristiwa sadis menimpa buruh yang memperjuangkan haknya. Namun, masalah itu tidak selesai. Sama sekali tidak ada yang selesai.

Kenapa pemerintah bisa dengan mudah, dengan tidak bertanggung jawab, lepas tangan atas semua peristiwa itu? Dengan dalih peralihan kekuasaan, dalih deraan ekonomi, dan segala macam dalih untuk mendera ingatan para penduduk, penguasa haus darah tetap saja bercokol di negeri ini. Golkar yang menjadi momok penduduk selama puluhan tahun, dibantu oleh satu tim tinktank CSIS, yang telah berhasil membuat seluruh negeri menguning dan setia pada angka dua, kini masih menduduki tahta tertinggi negeri ini, mengatur dan memotori semua hal-hal keji. Kalimat,”tidak ada sekolah yang seperti kandang ayam” disampaikan dengan nada marah besar, ditujukan langsung oleh pemegang kekuasaan kepada seorang guru atas puisinya. Sementara perbedaan gaji/penghasilan dari keduanya terpaut lebih dari 1000%. Dan ketika media mengungkap adanya sekolah reyot, banjir dan hampir rubuh, tetap saja sang penguasa melenggang dengan senyumnya, sambil menjual darah rakyat kepada liberalisme.

Semua itu terjadi, dan semua itu berjalan. Penduduk negeri diam, bukan takut bukan pula sungkan. Penduduk negeri telah membodohi diri sendiri, dengan membenamkan diri pada sinetron-sinetron penuh celaan dan makian yang disiarkan tivi-tivi dari pagi hingga pagi lagi.

Maka tak heran jika pemuda papua meminta suaka. Maka tak heran jika pemerintah kita tak bisa menjawab lontaran sinis menteri tetangga. Maka tak heran jika saya sedih sendirian setelah seminggu peristiwa itu berlalu… tanpa kejelasan.

vale, demi kenyamanan

el rony, pingin menimpuk

Category: Daily Life | Comment RSS 2.0 | trackback